Topik legalisasi perjudian selalu memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, banyak negara yang melihat industri ini sebagai sumber pendapatan baru yang mampu memperkuat perekonomian. Namun di sisi lain, muncul konsekuensi sosial yang tidak bisa diabaikan, mulai dari masalah kecanduan hingga ketimpangan sosial yang semakin melebar.
Pada tahun 2025, isu ini menjadi semakin relevan karena semakin banyak negara yang meninjau ulang kebijakan mereka terhadap perjudian, baik secara online maupun konvensional. Beberapa negara seperti Inggris, Makau, dan Amerika Serikat sudah lama memetik hasil fiskal dari industri ini, sementara negara-negara lain masih ragu untuk melegalkannya karena khawatir dengan dampak sosial jangka panjang.
Melalui artikel ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana legalisasi perjudian memengaruhi dua sisi utama: pertumbuhan ekonomi dan beban sosial. Tujuannya bukan untuk berpihak, tapi memberikan pandangan yang seimbang agar pembaca bisa memahami dilema yang dihadapi banyak pemerintahan di dunia saat ini.
Dilema Ekonomi dan Moral Perjudian di Dunia
Ketika berbicara tentang perjudian, dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Di satu sisi ada negara-negara yang memilih untuk melegalkan dan mengatur industrinya demi keuntungan ekonomi, sementara di sisi lain ada negara yang tetap melarangnya dengan alasan moral, agama, dan stabilitas sosial. Dilema ini semakin kompleks karena keduanya sama-sama memiliki konsekuensi yang tidak kecil.
Banyak pemerintahan menyadari bahwa industri perjudian bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dari pajak dan investasi sektor pariwisata. Namun, di balik potensi fiskal yang menjanjikan, terdapat risiko sosial seperti meningkatnya kasus kecanduan, hutang pribadi, hingga keretakan rumah tangga.
Indonesia sendiri berada di posisi yang tegas: perjudian dalam bentuk apa pun dilarang. Namun, realitas digital membawa situasi baru yang sulit dikendalikan. Internet, platform internasional, dan kemudahan akses finansial lintas negara membuat batas hukum semakin kabur.
Posisi Indonesia dalam Peta Global Perjudian
Secara hukum, semua bentuk perjudian di Indonesia dianggap ilegal. Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi dasar pelarangan yang kuat. Pemerintah rutin melakukan pemblokiran situs dan penindakan terhadap aktivitas terkait, baik offline maupun online.
Namun, larangan tersebut tidak serta merta menghapus minat masyarakat terhadap aktivitas ini. Banyak warga Indonesia yang beralih ke platform luar negeri yang berbasis di negara tetangga seperti Filipina, Kamboja, dan Makau negara yang secara terbuka melegalkan industri perjudian dan mengatur operasionalnya di bawah pengawasan ketat pemerintah.
Fakta ini memunculkan pertanyaan menarik: mengapa justru warga negara dengan larangan ketat seperti Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar bagi operator luar negeri? Jawabannya sederhana legalisasi di negara tetangga menciptakan ruang aman dan legal bagi investor serta pemain, sesuatu yang belum bisa dihadirkan di dalam negeri.
Pelajari bagaimana negara tetangga mengubah judi menjadi kekuatan ekonomi.
Negara yang Melegalkan Perjudian dan Model Ekonominya
Tidak semua negara menolak perjudian. Beberapa justru menjadikannya sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional. Pendekatan yang diambil pun berbeda-beda, tergantung pada tujuan fiskal, kontrol sosial, dan kemampuan regulasi masing-masing pemerintah. Dari Asia Tenggara hingga Eropa dan Oseania, model yang diadopsi menunjukkan bahwa legalisasi bukan sekadar membuka kasino, tapi juga soal bagaimana negara mengelola dampaknya terhadap masyarakat.
Filipina Hasilkan Lebih dari US$6 Miliar dari Industri Perjudian Melalui PAGCOR
Filipina adalah contoh nyata bagaimana negara berkembang bisa memanfaatkan industri perjudian secara strategis. Melalui lembaga resmi bernama Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi operator langsung dalam sejumlah aktivitas perjudian.
PAGCOR berperan ganda sebagai regulator dan pengelola, dengan pendapatan tahunan mencapai lebih dari US$6 miliar pada 2024. Sebagian besar pendapatan ini masuk ke kas negara dan digunakan untuk mendanai proyek sosial, infrastruktur, serta bantuan kemanusiaan.
Selain kontribusi fiskal, industri ini juga menciptakan lapangan kerja besar di sektor perhotelan, keamanan, layanan pelanggan, hingga IT. Efek bergandanya terasa kuat di ekonomi lokal, terutama di kawasan seperti Manila dan Clark Freeport Zone yang menjadi pusat kasino utama.
Kamboja Catat Pajak Kasino Capai US$63,1 Juta dan Serap Ribuan Tenaga Kerja
Kamboja mungkin tidak sebesar Filipina dalam skala ekonomi, tapi strategi liberalisasi industrinya cukup agresif. Pemerintah menetapkan pajak kasino hingga 85% dari pendapatan bersih, dengan total penerimaan mencapai US$63,1 juta pada tahun terakhir.
Kota-kota seperti Sihanoukville dan Poipet menjelma menjadi pusat aktivitas kasino yang menarik investor dari Tiongkok, Korea, dan Thailand. Industri ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal mulai dari staf hotel, dealer kasino, hingga pekerja pariwisata.
Namun, pertumbuhan cepat ini juga membawa risiko. Ketergantungan ekonomi pada kasino membuat beberapa wilayah sulit berkembang di sektor lain. Pemerintah kini berusaha menyeimbangkan antara pendapatan fiskal dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Singapura dan Model “Integrated Resort” Bernilai Miliaran Dolar
Singapura dikenal sebagai contoh paling disiplin dalam mengelola perjudian. Pemerintah tidak membangun kasino secara terpisah, melainkan melalui konsep “Integrated Resort” yang menggabungkan pariwisata, hiburan, dan fasilitas bisnis kelas dunia. Dua ikon besarnya adalah Marina Bay Sands dan Resorts World Sentosa, yang bersama-sama menghasilkan miliaran dolar setiap tahun.
Keberhasilan Singapura bukan hanya karena pendapatannya, tapi juga regulasi sosial yang ketat. Warga lokal diwajibkan membayar biaya masuk kasino sebesar SGD 150 per hari untuk mencegah kecanduan dan membatasi akses sembarangan. Dengan sistem ini, Singapura berhasil menyeimbangkan antara potensi fiskal dan kontrol sosial yang efektif.
Makau, Raksasa Kasino Dunia dengan Risiko Ketergantungan Ekonomi
Makau sering disebut sebagai Las Vegas-nya Asia dan sebutan itu bukan tanpa alasan. Lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Makau berasal dari sektor perjudian, dengan total pendapatan mencapai lebih dari US$22 miliar pada 2024.
Industri ini mendongkrak ekonomi lokal dan menciptakan ribuan pekerjaan di sektor perhotelan dan hiburan. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap wisatawan asing, terutama dari Tiongkok daratan, membuat ekonomi Makau sangat rentan. Ketika pandemi atau pembatasan perjalanan terjadi, pendapatan negara bisa anjlok drastis.
Kasus Makau menjadi contoh bahwa legalisasi tanpa diversifikasi ekonomi bisa menimbulkan risiko serius di masa depan.
Inggris & Australia: Regulasi Ketat tapi Tantangan Sosial Tinggi
Di Eropa dan Oseania, Inggris serta Australia menjadi dua negara yang menonjol dalam hal legalisasi dan regulasi perjudian. Inggris mencatat Gross Gambling Yield (GGY) sekitar £15,1 miliar per tahun, sementara Australia dikenal memiliki tingkat partisipasi judi tertinggi di dunia dengan kerugian pemain mencapai lebih dari AU$25 miliar setiap tahunnya.
Kedua negara ini memiliki sistem pengawasan yang kuat, transparansi tinggi, dan program tanggung jawab sosial. Namun, meskipun regulasi ketat sudah diterapkan, masalah seperti kecanduan dan kerugian finansial pribadi tetap menjadi isu besar yang belum sepenuhnya teratasi.
Dampak Ekonomi Positif dari Legalisasi Judi
Banyak orang cenderung menilai perjudian hanya dari sisi moral atau sosial, padahal secara ekonomi, industri ini punya dampak yang cukup besar bagi negara yang mampu mengelolanya dengan baik. Ketika legalisasi diatur secara ketat dan transparan, hasilnya bisa terlihat nyata mulai dari peningkatan pendapatan negara hingga penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor pendukung.
Peningkatan Penerimaan Pajak dan PDB Nasional
Salah satu manfaat paling jelas dari legalisasi perjudian adalah kontribusi terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Di Filipina, total pendapatan dari industri perjudian melalui PAGCOR mencapai lebih dari US$6 miliar pada 2024, yang sebagian besar langsung disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial.
Sementara itu, Makau menjadikan sektor kasino sebagai mesin utama ekonominya. Lebih dari 50% PDB Makau berasal dari industri ini, dengan total pendapatan tahunan mencapai US$22 miliar. Negara ini berhasil menarik investasi asing dan wisatawan dalam jumlah besar, menjadikannya salah satu pusat ekonomi paling dinamis di Asia.
Di Inggris, hasil dari pajak perjudian mencapai lebih dari £3,3 miliar per tahun, yang menjadi salah satu sumber penting bagi pembiayaan sektor publik. Dengan sistem regulasi yang ketat dan audit transparan, pemerintah Inggris mampu memastikan bahwa setiap pound yang dihasilkan dari industri ini kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kebijakan sosial.
Dorongan Besar pada Lapangan Kerja
Legalisasi perjudian juga punya efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Salah satu contoh paling nyata ada di Singapura, melalui Marina Bay Sands, yang mempekerjakan lebih dari 11.800 pekerja langsung. Jumlah ini belum termasuk efek berganda (multiplier effect) ke sektor lain seperti perhotelan, transportasi, logistik, hingga kuliner.
Di Makau, ratusan ribu pekerjaan bergantung pada sektor ini mulai dari dealer kasino, staf hotel, hingga penyedia layanan hiburan. Industri ini bahkan menjadi tulang punggung stabilitas sosial karena mampu menekan angka pengangguran hingga di bawah 2% pada tahun-tahun puncaknya.
Penting untuk dicatat, ketika lapangan kerja tumbuh, daya beli masyarakat ikut meningkat, dan efeknya bisa terasa hingga ke sektor UMKM. Banyak negara yang pada akhirnya melihat industri ini bukan hanya sebagai sumber pajak, tapi juga alat efektif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pariwisata dan Arus Modal Asing
Perjudian legal yang terintegrasi dengan sektor pariwisata mampu menciptakan arus modal asing yang stabil. Model ini sudah terbukti sukses di Singapura dan Makau, di mana resort besar seperti Resorts World Sentosa dan The Venetian Macao menarik jutaan wisatawan setiap tahun.
Data menunjukkan bahwa di Singapura saja, industri hiburan dan resort berkontribusi lebih dari SGD 7 miliar per tahun ke dalam ekonomi nasional. Wisatawan tidak hanya datang untuk bermain, tapi juga berbelanja, menginap, dan menikmati hiburan lain menciptakan ekosistem ekonomi yang kompleks namun produktif.
Bagi investor asing, negara yang melegalkan perjudian dianggap memiliki daya tarik tinggi karena memberikan stabilitas hukum dan potensi keuntungan besar. Itulah sebabnya perusahaan internasional seperti Las Vegas Sands dan Galaxy Entertainment berani menanamkan modal miliaran dolar di Asia.
Bayangkan jika potensi pajak dan lapangan kerja ini terjadi di Indonesia seberapa besar dampaknya?
Dampak Negatif dan Biaya Sosial yang Tak Terhindarkan
Di balik angka-angka pendapatan besar dan pertumbuhan ekonomi yang menggiurkan, legalisasi perjudian juga membawa konsekuensi sosial yang sulit dihindari. Tidak sedikit negara yang akhirnya harus menghadapi gelombang masalah baru dari meningkatnya kasus kecanduan hingga tindak kejahatan terorganisir. Industri ini memang bisa menggerakkan ekonomi, tapi di sisi lain juga berpotensi mengguncang fondasi sosial masyarakat jika tidak dikendalikan secara ketat.
Kerugian Masyarakat Akibat Judi Mencapai Puluhan Miliar Dolar per Tahun
Kecanduan judi adalah sisi paling gelap dari industri ini. Banyak pemain yang terjebak dalam siklus kalah-menang hingga akhirnya kehilangan kendali atas keuangan pribadi dan keluarga mereka. Studi di Australia menunjukkan bahwa masyarakat negara tersebut mengalami kerugian lebih dari AU$25 miliar per tahun akibat perjudian, menjadikannya salah satu angka tertinggi di dunia.
Sementara itu, di Inggris, laporan Komisi Perjudian (UK Gambling Commission) memperkirakan bahwa lebih dari 400 ribu orang dikategorikan sebagai penjudi bermasalah, dengan kerugian ekonomi dan sosial yang mencapai lebih dari £1,2 miliar per tahun.
Efek domino dari kecanduan ini tidak berhenti pada keuangan pribadi. Banyak keluarga yang hancur karena hutang, stres, dan tekanan sosial. Pemerintah pun harus mengeluarkan biaya besar untuk layanan konseling, bantuan sosial, serta penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan finansial akibat judi.
Kejahatan Terorganisir dan Pencucian Uang di Balik Industri Judi
Legal bukan berarti aman. Salah satu efek samping terbesar dari legalisasi perjudian adalah meningkatnya risiko kejahatan terorganisir dan praktik pencucian uang. Kasus paling menonjol datang dari Filipina, melalui sektor Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).
Awalnya, POGO dibentuk untuk menarik investasi asing dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan mengungkap bahwa sejumlah operator terlibat dalam pencucian uang, penipuan daring, hingga perdagangan manusia. Investigasi internasional bahkan menemukan jaringan kriminal lintas negara yang memanfaatkan celah regulasi untuk menjalankan bisnis ilegal di bawah payung operasi judi online.
Pemerintah Filipina kini sedang berusaha memperketat pengawasan, termasuk dengan menutup ratusan operator yang melanggar hukum. Namun kasus ini menunjukkan satu hal penting: industri perjudian sangat rentan disusupi oleh aktivitas kriminal jika tidak diatur dengan pengawasan finansial dan hukum yang benar-benar ketat.
Ketimpangan dan Ketergantungan Ekonomi: Pelajaran dari Makau
Makau sering disebut sebagai contoh sukses ekonomi berbasis perjudian, tapi di balik gemerlap kasino, muncul masalah serius berupa ketimpangan ekonomi dan ketergantungan ekstrem terhadap satu sektor. Lebih dari 50% PDB Makau bergantung pada industri kasino. Ketika pandemi melanda dan jumlah wisatawan anjlok, pendapatan negara turun drastis hingga lebih dari 70% hanya dalam waktu satu tahun.
Ketimpangan ini juga terlihat pada struktur masyarakatnya. Sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada pemilik dan operator kasino besar, sementara sektor lain seperti pendidikan, pertanian, dan manufaktur tidak berkembang secara seimbang. Akibatnya, ketika industri perjudian terguncang, seluruh ekonomi lokal ikut terpuruk.
Kondisi tersebut memperlihatkan risiko besar dari terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Legalisasi tanpa diversifikasi ekonomi dan kebijakan sosial yang matang bisa mengubah keuntungan jangka pendek menjadi masalah jangka panjang yang mahal.
Legal tapi berisiko bagaimana negara-negara ini menanggung biaya sosial dari industri judi mereka?
Analisis Keseimbangan: Regulasi yang Efektif Adalah Kunci
Setelah melihat dua sisi ekstrem dari industri perjudian antara keuntungan fiskal dan biaya sosial—satu hal menjadi jelas: regulasi yang kuat adalah kunci utama. Tidak ada model yang sempurna, tetapi negara-negara yang berhasil menekan dampak negatif tanpa mengorbankan potensi ekonominya memiliki satu kesamaan, yaitu sistem pengawasan yang transparan, penegakan hukum yang konsisten, dan kebijakan sosial yang terintegrasi.
Mengapa Singapura Bisa Sukses, Tapi Kamboja Tidak
Perbandingan antara Singapura dan Kamboja menjadi contoh paling jelas tentang bagaimana perbedaan dalam sistem pengawasan menentukan hasil akhir dari legalisasi judi.
Singapura menerapkan pendekatan berbasis regulasi ketat dan transparansi tinggi. Semua operator kasino wajib memiliki lisensi resmi dari Casino Regulatory Authority (CRA), dengan proses audit keuangan yang ketat dan kewajiban melaporkan aktivitas transaksi secara rutin. Selain itu, pemerintah juga menempatkan fokus besar pada edukasi masyarakat dan pencegahan kecanduan, termasuk kewajiban biaya masuk bagi warga lokal untuk membatasi akses berlebihan.
Di sisi lain, Kamboja mengambil pendekatan yang jauh lebih longgar. Izin operasi kasino diberikan dengan syarat minimal, dan pengawasan sering kali bersifat administratif tanpa penegakan yang kuat di lapangan. Akibatnya, industri berkembang pesat tapi tidak berimbang dengan kesiapan hukum dan sosialnya. Muncul kasus pelanggaran hak pekerja, tindak kriminal lintas negara, hingga ketergantungan ekonomi yang sulit dikendalikan.
Kesimpulannya sederhana: legalisasi tanpa pengawasan hanya mempercepat risiko sosial, sedangkan regulasi yang ketat justru memperpanjang umur ekonomi sektor ini.
Peran Pajak Sosial dan Dana Mitigasi Kecanduan
Salah satu cara paling efektif untuk menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial adalah dengan menerapkan pajak sosial. Beberapa negara seperti Inggris dan Singapura sudah membuktikan efektivitas kebijakan ini.
Sebagian pendapatan pajak dari industri perjudian dialokasikan secara khusus untuk program rehabilitasi kecanduan, layanan konseling, dan kampanye kesadaran publik. Inggris, misalnya, memiliki skema National Gambling Education Programme, sementara Singapura menyalurkan dana ke National Council on Problem Gambling (NCPG).
Pendekatan seperti ini menciptakan mekanisme korektif: industri tetap beroperasi, pemerintah tetap memperoleh pemasukan, tapi masyarakat juga mendapat perlindungan. Dana pajak tidak hanya menjadi alat pengendali ekonomi, tapi juga sarana membangun tanggung jawab sosial kolektif.
Jika Indonesia suatu hari mempertimbangkan untuk membuka ruang regulasi baru, konsep pajak sosial seperti ini bisa menjadi landasan penting agar legalisasi tidak berubah menjadi bom waktu sosial.
Proyeksi Jika Indonesia Melegalkan Perjudian
Pertanyaan yang sering muncul di kalangan ekonomi, politik, dan masyarakat umum adalah: apa yang akan terjadi jika Indonesia memutuskan untuk melegalkan perjudian?
Pertanyaan ini tidak sesederhana hitung-hitungan pajak, karena di balik potensi ekonomi besar, ada pertaruhan moral, hukum, dan stabilitas sosial yang sangat kompleks.
Namun, dengan pendekatan berbasis regulasi seperti yang diterapkan di negara tetangga, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengubah aktivitas ilegal yang selama ini terjadi di bawah tanah menjadi sumber pendapatan yang terkontrol dan bermanfaat bagi negara.
Potensi Pajak dan Pekerjaan Jika Dilegalkan di Indonesia
Mari melihat dari sisi ekonomi terlebih dahulu. Berdasarkan proyeksi konservatif, jika Indonesia membuka sektor perjudian dengan pengawasan ketat, Gross Gaming Revenue (GGR) nasional berpotensi mencapai US$5–20 miliar per tahun, tergantung pada skala dan model regulasinya.
Dengan tarif pajak rata-rata 20%, pemerintah berpotensi memperoleh US$1–4 miliar setiap tahunnya — angka yang bisa menyamai atau bahkan melampaui penerimaan beberapa sektor pajak lainnya. Dana sebesar ini dapat dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, industri perjudian legal bisa menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja langsung, terutama di bidang perhotelan, keamanan, IT, hingga layanan keuangan. Efek tidak langsungnya juga bisa mendorong pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan wisata dan hiburan.
Jika dikelola dengan sistem yang transparan dan berbasis regulasi modern seperti Singapura, potensi ekonomi Indonesia dari sektor ini bisa menjadi tambahan signifikan terhadap PDB nasional.
Risiko Moral dan Politik di Indonesia
Namun, potensi besar ini datang dengan risiko yang tidak kalah besar. Dari sisi moral, Indonesia memiliki basis sosial dan budaya yang kuat dalam nilai agama dan etika publik. Legalisasi perjudian bisa memicu resistensi keras dari masyarakat dan organisasi keagamaan.
Secara politik, isu ini juga sensitif. Pemerintah yang berani mengambil langkah legalisasi berisiko kehilangan dukungan publik jika tidak mampu menjelaskan manfaat dan batas pengawasannya secara transparan. Di sisi lain, tekanan internasional terkait anti-money laundering dan stabilitas keuangan juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan semacam ini.
Selain tantangan moral, ada risiko munculnya ketimpangan sosial dan potensi kriminalitas baru jika regulasi tidak ditegakkan dengan disiplin. Indonesia harus belajar dari kesalahan negara lain yang gagal menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kontrol sosial.
Bagaimana jika Indonesia mencoba model Singapura dengan regulasi ketat bisa sukses?
Itulah pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan kajian mendalam, bukan sekadar opini.
Kesimpulan: Antara Uang, Moral, dan Masa Depan Ekonomi
Perjudian selalu menjadi topik yang menempatkan ekonomi dan moral di dua sisi timbangan yang sulit diseimbangkan. Negara-negara yang sudah melegalkannya membuktikan bahwa ada potensi besar dalam hal pendapatan pajak, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, mereka juga menghadapi konsekuensi sosial yang nyata—dari kecanduan, ketimpangan, hingga risiko kriminalitas.
Indonesia berada pada posisi yang unik. Dengan jumlah penduduk besar, ekonomi digital yang berkembang cepat, dan budaya sosial yang kuat, setiap kebijakan terkait legalisasi judi akan membawa dampak besar, baik positif maupun negatif. Tantangannya bukan hanya soal membuka atau menutup pintu, tetapi bagaimana membangun sistem regulasi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab jika suatu hari wacana ini benar-benar dipertimbangkan.
Pada akhirnya, perdebatan tentang legalisasi perjudian bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang arah moral dan identitas sosial bangsa. Apakah Indonesia siap mengambil risiko demi potensi fiskal, atau tetap memilih jalan konservatif demi stabilitas sosial?
Tulis pendapatmu di kolom komentar: Apakah legalisasi judi bisa jadi solusi ekonomi baru bagi Indonesia — atau malah membuka masalah sosial baru?
Bagikan artikel ini jika kamu ingin melihat lebih banyak diskusi publik tentang masa depan kebijakan ekonomi Indonesia.
Referensi & Data Pendukung
Untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas analisis, artikel ini menggunakan berbagai sumber resmi dari lembaga regulator, laporan tahunan industri, serta publikasi akademik internasional:
-
PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation) — Annual Report 2023 & 2024: Data pendapatan industri game online dan kontribusi fiskal terhadap PDB Filipina.
-
Marina Bay Sands Integrated Resort Report (Singapore) — Las Vegas Sands Investor Relations 2024: Statistik dampak ekonomi dan kontribusi pajak sektor kasino Singapura.
-
DICJ (Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos), Macau — Gaming Statistics Report 2024: Data tentang ketergantungan PDB Makau terhadap sektor perjudian (>60%).
-
UK Gambling Commission — Gambling Industry Statistics 2023: Analisis tingkat kecanduan dan kontribusi ekonomi di Inggris.
-
Australian Productivity Commission — Gambling Inquiry Report (Revised Edition): Studi dampak sosial-ekonomi akibat kecanduan judi.
-
Journal of Gambling Studies (SpringerLink, 2022–2024): Publikasi akademik mengenai hubungan antara regulasi, ekonomi, dan perilaku sosial di sektor perjudian.
-
World Bank & IMF Economic Outlook (2024): Data makroekonomi negara-negara yang melegalkan perjudian.
